Memahami Tentang Akuntansi Sektor Publik

Lembaga-lembaga publik dituntut untuk bisa transparan dalam hal pengelolaan keuangan dan pencatatan kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Untuk itu dibutuhkan sistem akuntansi yang bisa dijadikan alat pertanggungjawaban Lembaga publik ini pada masyarakat, yaitu akuntansi sektor publik.

Untuk lebih memahami tentang akuntansi yang diperuntukkan bagi sektor publik ini, simak penjelasan lengkapnya tentang pengertian, tujuan, karakteristik, serta ruang lingkupnya dalam artikel ini!

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, klasifikasi, analisis serta pembuatan laporan mengenai pengelolaan keuangan di Lembaga-lembaga publik. Nantinya, laporan ini akan dipakai Lembaga publik untuk memberi informasi terkait keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Laporan ini pun akan dibutuhkan ketika pengambilan keputusan.

Adapula pendapat para ahli, mengenai pengertian akuntansi untuk sektor publik ini. Menurut Dwi Ratmono, mendefinisikannya sebagai proses, pengukuran, identifikasi, pencatatan dan juga pelaporan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dengan tujuan mengambil keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut Erlina dkk (2015), akuntansi ini merupakan proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam organisasi yang sering dilakukan di sektor publik, seperti partai politik, sekolah, masyarakat, universitas dan lainnya.

Baca Juga: Mengenal Persamaan Akuntansi dalam Bisnis Lebih Jauh

Umumnya proses pengklasifikasian serta analisis laporan keuangan dari sektor publik akan berbeda dengan yang dilakukan sektor swasta, karena terdapat standar sistem akuntansi yang berbeda pula. Karena itulah prosesnya harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Akuntansi untuk sektor publik ini pun lebih fokus pada pemeriksaan serta sistem akuntansinya.

Akuntansi ini bisa dibilang sebagai bentuk transparansi Lembaga publik kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik. Karena, dalam pekerjannya, Lembaga publik ini akan selalu dituntut untuk dapat efisien dalam mengelola biaya sosial dan ekonomi.

Adapun sektor publik yang masuk dalam akuntansi ini seperti Lembaga pemerintah daerah ataupun pusat dan juga Lembaga non-pemerintah, rumah sakit, pendidikan dan lainnya. Atau yang bisa dimaknai sebagai seluruh organisasi yang dijalankan tidak secara pribadi, tapi didirikan, dibiayai serta dioperasikan pemerintah atas nama publik.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut American Accounting Association (1970), tujuan akuntansi untuk sektor publik ini adalah:

• Kontrol manajemen; maksudnya adalah untuk pengendalian manajemen, di mana akuntansi ini akan memberi informasi yang diperlukan Lembaga publik dalam mengelola keuangan dengan tepat dan efisien. Selain itu, akuntansi untuk sektor publik inipun dapat memberi informasi penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan.
• Akuntabilitas; akuntansi ini akan memberi informasi penting yang diperlukan manajer Lembaga publik, yang nantinya dapat digunakan manajer untuk laporan pertanggungjawaban seluruh bidang yang berada di bawah kewenangannya. Informasi inipun dapat dipakai untuk laporan pertanggungjawaban pada publik terkait kinerja Lembaga pemerintah. Sehingga publik pun bisa melihat transparansi penggunaan anggaran publik yang dilakukan Lembaga pemerintah.

Menurut kerangka konseptual dari akuntansi untuk sektor publik, laporan keuangan Pemerintah Daerah harus mampu menjelaskan mengenai beragam informasi yang memiliki manfaat dalam menilai akuntabilitas serta pembuatan keputusan yang tepat. Beberapa tujuan akuntansi publik lainnya yaitu:

• Memberi informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan
• Menyediakan informasi terkait kecukupan penerimaan pada periode berjalan sebagai pembiayaan untuk seluruh pengeluaran
• Memberi informasi terkait jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai dalam kegiatan entitas pembuatan laporan dan hasil yang sesuai
• Memberi informasi posisi keuangan sesuai kondisi entitas pembuatan laporan sesuai sumber penerimaan jangka pendek ataupun jangka panjang.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Seperti telah disebut sebelumnya, karakteristik yang dimiliki akuntansi untuk sektor publik ini pastinya berbeda dengan yang digunakan pada sektor swasta. Berikut ini adalah penjelasannya:

• Berdasar pengguna; akuntansi untuk sektor publik ini digunakan Lembaga pemerintah daerah dan juga pusat
• Berdasar sifat; akuntansi ini sifatnya khusus untuk organisasi non-profit, di mana organisasi ini tidak menghasilkan laba, seperti Lembaga pemerintahan
• Berdasar tujuan; akuntansi ini hanya menyajikan informasi pelayanan pada publik untuk kesejahteraan masyarakat
• Berdasar permodalan; Lembaga-lembaga sektor publik mendapat modal dari pajak, utang, retribusi, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dan lainnya
• Berdasar pertanggungjawaban; akuntansi ini bentuk tanggungjawab pada masyarakat dan parlemen

Adapun komponen-komponen tertentu yang bisa memengaruhi kinerja dari Lembaga sektor publik, yaitu pengaruh di bidang ekonomi. Misalnya tingkat inflasi, pertumbuhan sektor ekonomi, tenaga kerja produktif, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, nilai tukar mata uang dan infrastruktur. Pengaruh bidang politik seperti pemerintahan yang sedang berkuasa, hubungan masing-masing Lembaga, relasi negara dengan masyarakat, legitimasi hukum pemerintah, jaringan internasional dan juga ideologi serta dasar yang dianut.

Dalam bidang kebudayaan serta demografis pun dapat memengaruhi kinerja Lembaga sektor publik. Bidang kebudayaan misalnya karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan, sistem nilai yang ada di masyarakat, sejarah, suku dan kondisi sosiologis masyarakat. Dan bidang demografis seperti tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan, migrasi, angka harapan hidup dan struktur atau penyebaran usia penduduk.

Ruang Lingkup

Sebelumnya sudah disinggung, bahwa ruang lingkup penggunaan akuntansi satu ini adalah untuk Lembaga sektor publik, seperti Lembaga tinggi pemerintahan negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Yayasan, partai politik, serta organisasi non-profit.

Intinya, Lembaga yang menggunakan akuntansi ini adalah Lembaga yang bersinggungan atau menggunakan anggaran publik. Sehingga Lembaga-lembaga ini harus memberi pertanggungjawaban pada publik. Pertanggungjawaban yang diberikan dalam bentuk laporan pengelolaan keuangan yang akan disusun menggunakan akuntansi untuk sektor publik ini.

Di Indonesia sendiri, akuntansi ini umumnya mencakup beberapa bidang, bukan hanya pemerintahan, partai politik atau Yayasan saja, tapi juga pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi serta rumah sakit.

Jenis Akuntansi Sektor Publik

Berdasar ruang lingkup yang sudah disebutkan di atas, akuntansi ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Akuntansi Pemerintah

Ini merupakan data akuntansi yang tujuannya memberi informasi berkaitan dengan transaksi ekonomi atau keuangan yang dilakukan pemerintah. Yang kemudian dilaporkan pada pihak Yudikatif, Legislatif, Eksekutif dan juga masyarakat.

Akuntansi pemerintah ini pun dibagi menjadi akuntansi pemerintah pusat serta akuntansi pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota.

2. Akuntansi Sosial

Sementara akuntansi sosial ini adalah sektor akuntansi yang berkaitan dengan Lembaga makro yang melayani perekonomian negara. Di mana akuntansi ini berguna dalam melakukan pencatatan kegiatan atau transaksi ekonomi di organisasi non-profit seperti masjid, puskesmas, partai politik, rumah sakit dan lainnya.

Bagaimana Penerapannya di Indonesia?

Berikut ini adalah penerapan akuntansi untuk sektor publik di Indonesia:

• Praktik pertanggungjawaban kelayakan akuntansi

Kebijakan pembayaran serta penghasilan dari pusat organisasi atau Lembaga sektor publik dapat terlaksana jika pemenuhan otorisasi dari DPR/DPRD atau komisaris telah terpenuhi. Umumnya cara pemberian otoritas dilakukan dengan demokrasi lewat pengambilan suara.

• Prinsip bruto

Semua penghasilan yang dibayar bruto akan dibebankan menjadi pengurang pendapatan serta harus dibuat laporan lengkap ke pusat pertanggungjawaban yang terkait. Begitupun dengan segala biaya yang terjadi.

• Periodikal

Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan setiap periode, sehingga otorisasi pengeluaran dapat dinilai berdasarkan prestasi periode tersebut. Dana yang berlebih di atas pengeluaran pun akan diketahui serta dikembalikan pada manajemen pusat pertanggungjawaban terkait.

• Spesifikasi

Pengeluaran yang punya tujuan khusus, wajib berdasar persetujuan DPR/DPRD atau komisaris. Konsep pengecualian harus diatur dalam peraturan tersendiri, di mana dnegan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi dari manajemen Lembaga atau organisasi sektor publik tersebut.

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa laporan akuntansi ini penting untuk dapat melihat transparansi dari anggaran, pengelolaan, pertanggungjawaban serta kinerja dari organisasi atau Lembaga tersebut.

Kesimpulan

Sama halnya dengan sebuah bisnis, laporan akuntansi adalah hal penting untuk memantau keuangan. Maka dari itu pencatatan dan pembukuan transaksi yang dilakukan pada bisnis sebaiknya dilakukan dengan baik. Agar dapat menghindari terjadinya kesalahan pencatatan dan mempermudah prosesnya, Anda dapat menggunakan Accurate Online, software akuntansi yang punya fitur terbaik dalam memudahkan pembukuan dan pencatatan transaksi bisnis Anda. Anda dapat mencoba software ini secara gratis selama 30 hari, dan bisa di beli langsung di Abc Semanggi.